5 kasus korupsi dan penyelesaian

1. Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanggulangan Kasus Korupsi. 
Undang-Undang ini telah diterapkan dalam penanganan kasus Bahasyiem dan Gayus  sebelumnya dan memperoleh hasil yang memuaskan dan signifikan, dengan penerapan asas beban pembuktian terbalik (the shifting of burden of proof). Didalam kasus korupsi, apabila jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak. Antara lain memberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer akan sangat mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya.  Asas pembuktian terbalik telah diterapkan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik  ( pada Pasal 12B, 12C, serta 37 ) dan .

2. CONTOH KASUS PEMALSUAN
PENYELESAIANNYA
UPAYA MENGATASI KASUS  PEMALSUAN UANGUpaya preventif. Upaya ini berupa peningkatan pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi serta merintis pembentukan unit khusus penanggulangan uang palsu (Bank Indonesia) . 2.      Upaya represif. Upaya ini berupa kerja sama dengan pihak penegak hukum,  khususnya dalam menangani kasus kejahatan pemalsuan uang (Bank Indonesia)
3. CONTOH KASUS PEMBAJAKAN
PENYELESAIANNYA
Dari Uraian fakta yang terjadi dalam kasus yang melibatkan antara Uncit Merdianto, Dr. Kurniawan, serta PT. Sehat Prima dapat dilakukan proses penyelesaian perkara dengan cara Perdata maupun Pidana, dengan melalui proses gugatan di Pengadilan atau diawali dengan pelaporan (pengaduan), penyelidikan, penyidikan, dan dilanjutkan keproses pemeriksaan di pengadilan. Karena berdasarkan uraian & analisa kasus, saudara Dr. Kurniawan diduga telah melakukan pelanggaran Hak Paten atas Hak Paten yang dimiliki oleh saudara Uncit Merdianto Melanggar ketentuan Pasal 16,24,54,dan Pasal 130 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten
 4. CONTOH KASUS DISKRIMINASI
Pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40 persen dalam 2 tahun." Angka ini jauh di atas ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11 persen per tahun," sambung dia. Sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaan, perusahaan sudah membentuk Crisis Management Committee. Yaitu guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis, PTFI dan pimpinan SPSI PTFI pun telah membentuk Crisis Management Committe.