Please bantu jawab dengan jawaban yang tepat... 1. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus ... a. Lepas dari keterikatan deng
PPKn
CvanLF
Pertanyaan
Please bantu jawab dengan jawaban yang tepat...
1. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus ...
a. Lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat
b. Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD
c. Selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi
d. Sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
e. Mempunyai kedudukan serta dengan peraturan perundangan pemerintah pusat
2. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu …
a. Otonomi nyata c. Otonomi daerah e. Otonomi bertanggung jawab
b. Otonomi khusus d. Otonomi seluas-luasnya
3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keisimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi …
a. Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
c. Gubernur dapat menghadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
e. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
4. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 pemerintahan daerah provinsi terdiri atas …
a. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi
b. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi
c. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota
d. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota
e. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota
5. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan …
a. Asas keterbukaan dan akuntabilitas
b. Asas otonomi dan tugas pembantuan
c. Asas kepastian hukum dan demokrasi
d. Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Makasih :3
1. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus ...
a. Lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat
b. Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD
c. Selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi
d. Sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
e. Mempunyai kedudukan serta dengan peraturan perundangan pemerintah pusat
2. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu …
a. Otonomi nyata c. Otonomi daerah e. Otonomi bertanggung jawab
b. Otonomi khusus d. Otonomi seluas-luasnya
3. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keisimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi …
a. Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
c. Gubernur dapat menghadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan kepentingan Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
e. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
4. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 pemerintahan daerah provinsi terdiri atas …
a. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi
b. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi
c. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota
d. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota
e. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota
5. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan …
a. Asas keterbukaan dan akuntabilitas
b. Asas otonomi dan tugas pembantuan
c. Asas kepastian hukum dan demokrasi
d. Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. Asas keseimbangan dan pembagian keuntungan
Makasih :3
1 Jawaban
-
1. Jawaban tiaramhy
1) e
2) c
maaf kalo salah
yg nmor lain krang tau